Latar Belakang Berdirinya Perum Jasa Tirta I

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Indonesia sejak 30 tahun lalu (hingga kini) dalam melaksanakan kegiatan O&P adalah keterbatasan dana. Keterbatasan ini mengakibatkan penurunan fungsi prasarana SDA karena mengurangi umur  teknis dan unjuk kerja bangunan tersebut. Akibatnya kemampuan mensuplai air guna memenuhi tuntutan berbagai sektor pemanfaat (pertanian, domestik, industri, dan lingkungan) ikut menurun.

Untuk menjawab persoalan di atas, digagas pendirian suatu "badan usaha" yang memiliki tugas pokok mengeIola wilayah sungai beserta prasarana SDA yang telah dibangun, sehingga pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai sektor dapat tersedia secara akuntabel.

Ide pendirian badan usaha ini muncul sejak tahun 1970‑an, setelah selesainya dua bendungan besar di Wilayah Sungai Brantas.

Setelah melakukan studi banding ke beberapa lembaga pengelolaan air dan/ atau prasarana SDA di Amerika, Australia, Inggris, Jepang dan Perancis pada awal tahun 1980‑an, diputuskan untuk mengkaji viabilitas dari pendirian suatu lembaga  pengelolaan serupa di Indonesia

Dari berbagai usulan yang masuk dan berdasarkan pertimbangan strategis, maka pekerjaan mengkaji kemungkinan pendirian badan usaha ini diserahkan kepada konsultan PT Indoconsult     yang dipimpin almarhum Prof DR. Sumitro  Djojohadikusumo. Setelah melalui beberapa kali pembicaraan para pakar sumber daya air pada saat itu, baik mengenai  lingkup tugas dan sasaran yang hendak dicapai, PT lndoconsult menyepakati untuk menyerahkan laporan hasil studi kepada Menteri Pekerjaan Umum yang saat itu dijabat oleh DR. Ir Suyono Sosrodarsono.

Pada tanggal 4 November 1986, dalam rapat yang dipimpin Menteri PU disepakati pembentukan suatu lembaga yang menangani wilayah sungai Brantas dengan nama Perum Jasa Tirta Brantas.

Setelah melalui pembahasan antar departemen yang cukup rinci dan panjang, akhirnya disepakati untuk menerbitkan peraturan pemerintah sebagai akta pendirian Perum Jasa Tirta di Wilayah Sungai Brantas. Pada tanggal 12 Februari 1990, terbitlah PP Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perum Jasa Tirta, sebagai sebuah badan usaha milik negara (BUMN) yang berkedudukan di Kota Malang.

Sebagai tindak lanjut dari penerbitan PP Nomor 5 Tahun 1990, pada tanggal 1 Nopember 1991, lahir Peraturan Menteri PU Nomor: 56/PRT/1991 tentang Kebijaksanaan Umum Pengelolaan Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta. Peraturan ini merupakan arahan operasional bagi Perum Jasa Tirta 1. Pada Pasal 6 dari peraturan tersebut, Perum Jasa Tirta diberi tugas pokok yang meliputi:

1. Eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan;
2. Pengusahaan air dan sumber‑sumber air;
3. Berpartisipasi aktif dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yakni: perlindungan, pengembangan, dan penggunaan air serta sumber‑sumber air;
4. Rehabilitasi prasarana pengairan (sesuai kewenangan perusahaan)

Selanjutnya untuk mendukung pembangunan nasional dan penyesuaian lingkup tugas pengelolaan SDA serta kegiatan usaha PJT I, maka Peraturan Pemerintah (PP) tentang PJT I perlu disesuaikan yakni menjadi PP No. 46 tahun 2010 tanggal 3 Mei 2010.

Dalam melaksanakan tugas pemerintah berkaitan dengan pengelolaan air dan prasarana SDA di WS Kali Brantas dan WS Bengawan Solo, Perum Jasa Tirta I berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang menjaga keseimbangan antara misi pemerintah dan misi perusahaan. Pelaksanaan tugas pokok telah diupayakan peningkatannya secara lebih memadai sesuai RKAP dan Rencana Jangka Panjang (RJP).

Tokoh Inspirator Pengelolaan SDA

		Prof. Dr. Sutami Menteri Pekerjaan Umum  & Tenaga Listrik saat pembangunan Bendungan Karangkates. Nama Sutami kemudian ditetapkan menjadi nama Bendungan Karangkates, sehingga saat ini bendungan tersebut bemama BENDUNGAN SUTAMI
		Prof. DR. Ir. Sedyatmo Penemu pipa pesat dan pompa hidrolis pada bendungan-bendungan. Selain itu, Prof DR. Ir. Sedyatmo juga yang menemukan fondasi cakar ayam.
		Prof  DR. Ir. Suryono Pemimpin Proyek Pengembangan Sungai Kali Brantas (1961‑1975)  serta dekan pertama Fakultas Teknik Universitas Brawijaya