Permasalahan pemanfaatan ruang di kawasan hutan sudah dapat diatasi dengan Peraturan Pemerintah No. 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP PPR), khususnya pasal 31. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyampaikan hal tersebut dalam ekspose Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Jakarta (10/3).

Djoko Kirmanto menambahkan, PP PPR ini berperan sebagai debottlenecking peraturan perundang-undangan sektoral, khususnya bidang kehutanan dan pertambangan. Diharapkan ke depan proses investasi dalam bidang tersebut dapat berjalan lancar dengan tetap mempertimbangkan kaidah-kaidah penataan ruang.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Imam S. Ernawi mengungkapkan, PP PPR telah memuat sepuluh substansi pokok amanat Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. Lima bagian besar yang menjadi muatan pokok dalam PP PPR, yaitu pembinaan penataan ruang daerah, peninjauan kembali rencana tata ruang, penataan ruang kawasan perkotaan, penataan ruang kawasan perdesaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Terkait pengendalian pemanfaatan ruang, peraturan zonasi juga merupakan salah satu poin penting yang termuat dalam PP PPR. Diharapkan ke depan, kabupaten/kota sudah menetapkan peraturan zonasi yang menjadi dasar pemberian izin pemanfaatan ruang. “sehingga pemanfaatan ruang menjadi lebih terkendali dan tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang yang mengakibatkan bencana serta terhambatnya investasi,” tegas Imam S. Ernawi.

PP PPR mengamanatkan 2 Peraturan Presiden dan 10 Peraturan Menteri yang harus disusun sebagai peraturan pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang. Saat ini peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan, yaitu 2 Peraturan Pemerintah, 1 Peraturan Presiden, 1 Keputusan Presiden, dan 12 Peraturan Menteri.

“Dengan telah ditetapkannya PP PPR, diharapkan penyelenggaraan penataan ruang dapat berjalan secara komprehensif dan efektif. Rencana tata ruang ke depan harus mampu menjadi acuan dimensi spasial dalam pembangunan wilayah” tegas Imam. (Sumber : www.pu.go.id)