Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU melalui
Direktorat Sungai, Danau dan Waduk bekerja sama dengan Japan International
Coorporation Agency (JICA) mengadakan acara The Third Supporting Committee
Meeting For Project On Banjir Bandang Disaster Management, di Gedung SDA
Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta (21/7). Acara ini dihadiri oleh Direktur
Rawa dan Pantai, mewakili Direktur Jenderal SDA, para pejabat di lingkungan
Direktorat Sungai, Danau dan Waduk, Kepala BBWS Brantas dan perwakilan
JICA
Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) telah
mengamanatkan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi
kebutuhan pokok sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan
produktif. Untuk itu konsepsi pengelolaan SDA terpadu berbasis Daerah Aliran
Sungai (DAS) merupakan suatu proses yang mengintegrasikan pengelolaan air, lahan
dan sumber daya terkait lainnya secara terkoordinasi dalam rangka memaksimalkan
fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi harus diwujudkan secara
selaras.
Pembangunan Waduk Jatibarang yang telah dimulai sejak 2008 diharapkan
selesai tahun 2014. Dana yang dibutuhkan hingga selesainya pembangunan waduk dan
pendukungnya sekitar Rp 560 miliar. Dari hasil studi yang dilakukan tahun 1969
menunjukkan perlunya suatu sistem yang harus dibangun untuk mengurangi banjir di
Semarang dan sekitarnya, konservasi lingkungan dan penyediaan air baku untuk
wilayah Semarang dan sekitarnya. Sistem tersebut berupa waduk serbaguna di
wilayah Semarang.
PU Susun Rencana Tindak Program Percepatan Pencapaian MDGs
Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, tengah
melakukan upaya untuk mensinergikan dan mengkonsolidasikan percepatan
pelaksanaan program-program pencapaian MDGs. Program dimaksud terkait
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, air minum, dan
sanitasi secara nasional. Konsolidasi tersebut diharapkan akan menghasilkan
sebuah Rencana Tindak (Action Plan) yang dapat dijadikan dasar bagi semua pihak
untuk berkontribusi. Hal tersebut disampaikan Dirjen Cipta Karya Kementerian PU
Budi Yuwono saat konferensi pers untuk “Percepatan Pencapaian MDGs” di Makassar,
Rabu (30/6).
Menata
wilayah hulu dan hilir harus saling sinergi dan terpadu melalui sebuah Rencana
Tata Ruang (RTR) yang melibatkan partisipasi masyarakat. Ketika RTR ini
diimplementasikan dengan benar, maka permasalahan apapun tentang wilayah hulu
dan hilir akan dapat diselesaikan. Demikian diungkapkan Direktur Penataan Ruang
Wilayah IV Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Lina Marlia dalam Obrolan Tata Ruang
Bersama Kementerian Pekerjaan Umum di Radio Trijaya FM Jakarta (1/7).
Dirjend SDA : Sumber Daya Air Penopang Modal Pembangunan
Air
adalah sumber kehidupan makhluk di bumi dan tidak ada kehidupan yang tidak
menggunakan air. Sumber daya air juga menjadi penopang dalam modal pembangunan.
Sumber daya air sebagai bahan mentah telah mampu menyumbang sebanyak 24,8%
terhadap Product Domestic Bruto (PDB) dan 48% terhadap penyerapan tenaga
kerja. Namun harus kita sadari, bahwa pembangunan ekonomi yang telah
menghasilkan kemajuan, masih jauh untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh dan
menyejahterakan seluruh lapisan kehidupan masyarakat
Kualitas Air Perlu Perhatian Serius Untuk Mencegah Kerugian
Kebutuhan
manusia akan air cenderung meningkat seiring tingginya pertumbuhan
penduduk.
Guna mencukupi kebutuhan ke depan potensi air yang ada perlu dikelola
secara
berkesinambungan. Masalahnya, pengelolaan SDA bukan hanya terkait dengan
kemampuan penyediaan air belaka[baca lengkap]
Kapusdiklat PU Minta Sistem Manajemen Mutu DIterapkan di Seluruh Balai Daerah
Kepala
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementrian Pekerjaan Umum (Pusdiklat-PU), Toto
Hendroto Baswan menginstruksikan agar Sistem Manajemen Mutu (SMM) diterapkan di
seluruh jajaran Pusdiklat PU mulai dari Kantor Pusat sampai Balai-Balai yang
tersebar di daerah-daerah
Pengembangan Penyediaan Air Baku di Daerah Karst Indonesia
Gunung
Kidul sejak dahulu dikenal sebagai daerah yang kekurangan air, tetapi penduduk
di gunung kidul menggunakan air yang ada di sungai-sungai bawah tanah. Kenyataan
ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
untuk melayani dan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dengan bekal jaringan di bidang
ilmu pengetahuan dan jaringan hubungan luar negeri, maka dilaksanakanlah
kerjasama riset untuk mengangkat air yang tersimpan lebih seratus meter di dalam
tanah ini ke permukaan
PP No. 15 Tahun 2010 Atasi Permasalahan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan
Permasalahan
pemanfaatan ruang di kawasan hutan sudah dapat diatasi dengan Peraturan
Pemerintah No. 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP PPR),
khususnya pasal 31. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyampaikan hal
tersebut dalam ekspose Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang, Jakarta (10/3)
Best View 
